Skip to main content

Fordem Sumut Ajukan Surat Penundaan Pengalih Fungsian Kawasan Hutan.

Add captionKet Gbr :Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam ( BKSDA ) Sumut Ir.
Istanto M.SI saat meninjau seju mlah Perkebunan Kelapa Sawit yang
Masuk dalam Kawasan Hutan Suaka Alam dan Hutan Produksi Terbatas di
Kabupaten Labura  9/5/2012 lalu serta Hutan Marga Satwa Dolok Surungan
Tobasa dan Hutan Lindung Asahan yang  yang di Dampingi oleh LSM Solusi
Rimba Nusantara ( SRN ) Sumut Irmansyah dan  LSM Wahana Lestari (
Wales ) Sumut Indra Minka yang tergabung dalam FORDEM Timbung
Pandiangan, SH.


Kisaran ( tom24jam.blogspot.com )


              Direktur Executive LSM Forum Demokrasi ( Fordem ) Sumut
Timbung Pandiangan SH ajukan surat penundaan Pengalih Fungsian Kawasan
Hutan di Sumut kepada Menteri Kehutanan ( Menhut ) dan Ketua Komisi IV
DPR RI dengan No  033/LSM-FD/SP/VII/2012 dalam Hal  Penundaan atau
Penolakan Usulan Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Dalam
Perubahan/Review RTRWP Sumatera Utara Khususnya Kabupaten-Kabupaten
Area Pekebunan.



                " Kita sudah surati Kemenhut dan Ketua Komisi IV DPRI
agar di lakukan penundaan Rencana Tata Ruang Wilayah Peruntukan (
RTRWP ) karena hanya mementingkan sebelah pihak terutama pihak yang di
untungkan adalah perusahaan yang menduduki kawasan Hutan di Sumut, "
kata Timbung Pandiangan SH, Rabu 8/8/2012


                  Dalam siaran Pers nya, Fordem Sumut memaparkan
sejumlah kajian berdasarkan, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, PP No. 10 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.
Berdasarkan informasi data yang temukan bahwa Kronologis dan Progres
Review (Revisi) RTRWP Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara
mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di wilayah
Provinsi Sumatera Utara, adalah Usulan I (Pertama) Gubernur Sumut No.
522/7585 tanggal 7 Oktober 2009, dengen rincian usulan sbb : Perubahan
Peruntukan ±655.820,87 Ha, Perubahan Fungsi ±363.684,59 Ha. dan
Penambahan Kawasan ± 43.395,63. Ha. Total =  ± 1.062.901,09 Ha



            Masih Menurut Timbung Pandiangan SH, pada tanggal 9
September 2011 sesuai suratnya No. 522/8939 Gubernur Sumut melakukan
revisi atas usulan I, dari seluas 1.062.901,09 Ha menjadi 1.157.331
Ha, dengan demikian terdapat pengurangan kawasan hutan Sumatera Utara
dari  kawasan sebelumnya, seluas 3.687.011 HA (SK.44/ Menhut-II/2005)
menjadi 2.529.680 Ha (35,47 %).



           Revisi tersebut  didalilkan untuk mengakomodir usulan yang
bersifat krusial dari Kabupaten yang tidak yang tidak terusulkan
sebelumnya (usulan I). Bahwa usulan Rencana tata ruang Sumatera Utara
(poin 1) pada saat ini sedang ditelaah Kementerian Kehutanan guna
mendapat pengesahan, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR
RI.


            Berdasarkan kajian investigasi LSM Fordem dibeberapa titik
kawasan, dari luasan 1.157.331 Ha yang diusulkan perubahan, sebahagian
diantaranya (khususnya Kabupaten-kabupaten area perkebunan) supaya
dilakukan penundaan atau penolakan pengesahan, yaitu dengan
alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam usulan revisi khususnya Kabupaten-kabupaten area perkebunan,
seperti : Langkat, Asahan, Labuhan Batu (Labura, Labusel) dan Tapanuli
Selatan (PaLuta, Palas, Madina), terindikasi sebagai upaya
legalisasi(pemutihan) terhadap kebun-kebun milik para pengusaha atau
oknum-oknum tertentu yang selama ini telah beroparasi secara illegal,
sebab kawasan hutan yang diusulkan perubahan dimaksud pada umumnya
telah beralih fungsi menjadi  perkebunan (kelapa sawit dan karet).


              Kepada Metro24jam Timbung Pandiangan memaparkan bahwa,
Kawasan hutan yang semestinya layak di usulkan perubahan, seperti
lahan-lahan pertanian masyarakat dan perkampungan yang sejak dahulu
telah diduduki/dihuni masyarakat tidak diusulkan perubahan.


              Misalnya Desa Air Hitam Kabupaten Labuhan Batu Utara
tidak ikut diusulkan, pada hal areal-areal kebun di sekitarnya milik
para pengusaha tertentu diusulkan perubahan kalaupun ada perkampungan
yang diusulkan perubahan menurut cendrung kebetulan saja karena
disekitar perkampungan tersebut terdapat kebun-kebun milik
pengusaha-pengusaha atau oknum-oknum tertentu.


               Sehingga Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan Provinsi
Sumatera Utara dalam RTRWP khususnya di Kabupaten-Kabupaten yang
memiliki areal perkebunan berpotensi menimbulkan dampak dan/atau
risiko daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak akan
membawa manfaat terhadap keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan
pembangunan daerah; Pada umumnya kawasan hutan yang masih tersisa
(tidak masuk usulan perubahan) khususnya Kabupaten Asahan Kabupaten
Labuhan Batu (Utara dan Selatan), dan Kab. Tapanuli Selatan, bukan
lagi kawasan hutan yang sebenarnya, hanyalah “HUTAN PETA”.


              Karena dalam faktanya dilapangan kawasan hutan yang
masih tersisa dominan perkampungan dan lahan-lahan pertanian
masyarakat, sehingga hutan tersisa tersebut dimaksudkan guna memenuhi
luas kawasan hutan minimum (30 %) dalam 1 (satu) provinsi.



                Usulan perubahan cendrung tertutup kepada masyarakat,
dimana penyusunan rencana perubahaan penataan ruang tidak  memberikan
akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan
informaasi, kondisi ini bertentangan dengan UU No. 26 Tahun  2007
Tentang Penataan Ruang, pada Pasal 64 (1) Penyelenggaraan penataan
ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan antara lain, melalui:,partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang.

Ada juga yang memang mengusulkan wilayah hutannya perlu diubah karena
dibutuhkan untuk pengembangana kawasan seperti Kabupaten Pakpak Bharat
di mana 80 persen wilayahnya merupakan hutan.


              Masih dalam uraian Fordem , Timbung  memberikan  Saran
dan Pendapat kepada pemerintah agar perlu dilakukan penundaan atau
penolakan pengesahan RTRWP Sumatera Utara khususnya
Kabupaten-kabupaten area perkebunan dan terlebih dahulu dilakukan
audit lingkungan atau kajian lingkungan hidup strategis terhadap
titik-titik lokasi kawasan hutan yang diusulkan perubahan.



               Perlu dikaji ulang,  Amar KEENAM Kepmenhut No.
SK.323/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Izin
Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan Dan Perubahan
Peruntukan  Dan Areal Penggunaan Lain, sebab amar keenam tersebut
telah memberi payung hukum bagi pejabat pengambil keputusan baik di
pusat maupun di daerah, sehingga membuka celah bagi pelaku usaha
perkebunan illegal yang telah menduduki titik-titik kawasan hutan
dimaksud.



               Fakta-fakta yang terjadi diberbagai daerah khususnya di
Propinsi Sumatera Utara, penguasaan tanah luas bagi oknum-onum
pengusaha perkebunan tertentu  tidak akan pernah puas dengan luas
areal kebun yang dimilikinya, mafia tanah kian tahun semakin
meningkat, hukum kita hingga kini belum mampu mengungkap para mafia
tanah yang kerap melakukan intimidasi secara terang-terangan maupun
secara terselubung kepada masyarakat petani (ekonomi lemah).



               Ketentuan UUPA No. 5 Tahun 1960, Pasal 15, dinyatakan
dengantegas : “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta
mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum
atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan
memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”.  Sehingga titik-titik
kawasan hutan usulan perubahan, khususnya di Kabupaten-kabupaten/Kota
area perkebunan perlu dilakukan penundaan pengesahannya atau ditolak
dan selanjutnya pihak Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah
menjadikan kawasan hutan usulan perubahan dimaksud sebagai Program
Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan maupun Hutan Desa
(HD) guna memberi akses lahan kepada masyarakat ekonomi lemah,
khusunya masyarakat yang tinggal di dalam atau disekitar kawasan
hutan.



               Para pejabat pengambil keputusan di Pusat dan di Daerah
agar selektif mengambil kebijakan menyangkut pelepasan kawasan hutan,
karena pada umumnya lokasi yang diusulkan perubahan atau pelepasan
sudah ada kelompok-kelompok tani penggarap lahan, dengan modal Izin
Lokasi saja pihak pengusaha sudah berani merampas paksa lahan garapan
masyarakat. Dewasa ini sikap pengusaha berduit dalam membebaskan lahan
garapan acap membenturkan kelompok tani penggarap dengan kelompok tani
bayangan bentukan pengusaha tertentu.



                 Kedekatan hubungan antara aparat birokrasi dengan
pengusaha, sehingga para pengusaha dapat menitipkan kepentingannya
dalam penerapan kebijakan, akibatnya penerapan kebijakan seringkali
mengabaikan pertimbangan yang menyangkut nilai-nilai mendasar, seperti
nilai bagi kelestarian lingkungan, kesejahteraan rakyat di dalam dan
sekitar hutan secara adil, dan bagi kebaikan publik pada umumnya.



                Birokrasi pemerintah yang memiliki fungsi pelayanan
publik dan berperan dominan dalam pengambilan keputusan pembangunan
harus dapat menempatkan pada posisi netral diantara berbagai
kepentingan yang ada. Birokrasi pemerintah tidak diperbolehkan sebagai
alat untuk mencapai tujuan dari kelompok kepentingan tertentu,
melainkan diabdikan bagi kebaikan publik, khususnya menjalankan misi
mensejahterakan rakyat.



                Kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan
yang didominasi oleh kelompok kepentingan pengusaha, tidak membawa
kebaikan publik dan cenderung merusak lingkungan sehingga dapat
disimpulkan bahwa perilaku pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk
rumusan kebijakan dan institusi birokrasi, telah dimasuki oleh
sejumlah kepentingan kelompok pengusaha tertentu yang mengatsanamakan
kepentingan pembangunan, mengurangi pengangguran dll, namun dalam
kenyataan tidak sesuai dalam pelaksanaan.


                 Hal yang sangat perlu diwaspadai, pada umumnya
pengusaha pemegang izin usaha perkebunan maupun yang belum memiliki
izin berdasarkan fakta administrative dan fakta dilapangan cendrung
melakukan penipuan luas atas tanah yang dikuasainya, kondisi ini akan
berdampak pada : kerugian dari sector perpajakan dan retribusi
lainnya, hilangnya akses masyarakat untuk memiliki lahan, dll,
sehingga kenyataan yang terjadi adalah “ rakyat miskin di Negeri yang
sumber daya alamnya sangat makmur ”.


              Hal senada juga di ungkapkan oleh Direktur Executive
Solusi Rimba Nusantara ( SRN ) Sumut saat turun ke Asahan mengatakan
mendukung sepenuh nya atas surat yang di Usung Fordem Kemenhut dan
Ketua Komisi IV DPR RI.


            " Kita sependapat dengan Timbung, sebab apabila ini di
biarkan maka Hutan di Sumut akan punah dan beralih fungsi yang di
peruntukan untuk kepentingan dan ke untungan para pengusaha kapital, "
 tegas Irmansyah Minka, Kamis 9/8/2012.***


Popular posts from this blog

BARUS KOTA BERTUAH MINIATUR DAN DIMENSI SPRITUAL DARI PUNCAK MAKAM PAPAN TINGGI

Makam Tuan Syeikh Mahmud Barus di Papan Tinggi Desa Pananggahan, Kec. Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah-Sumut, sebagai Pembawa Syiar Agama Islam di Indonesia. Dari atas puncak Papan Tinggi atau yang biasa di sebut masyarakat setempat dengan sebutan Tompat atau Tangga Seribu menyimpan dimensi spritual yang tersembunyi. Dari atas terlihat hamparan pemukiman kota Barus dengan bentangan  samudera Hindia sebagai gerbang masuk nya Agama Kristen dan Islam di Indonesia dengan kekayaan Sumber Daya Alam ( SDA ) yang pada zaman itu yakni kapur barus. (Baca : Rekam Jejak Barus)

Pancur Napitu Merah Putih Alur Danau Toba dan Legenda Sisingamangaraja

Pancur Napitu di temukan pada tahun 1833 oleh sekelompok masyarakat Batak saat membuka perkampungan Parhutaan Maria Gunung di Dusun I, Desa Gunung Berkat, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pancur Napitu arti nya 7 sumber mata air yang keluar dari batu. Meskipun saat musim kemarau mata air tersebut tidak pernah kering dan bila saat musim  penghujan 7 mata air tersebut tetap mengeluarkan air yang jernih.

SUNGAI ASAHAN DALAM MINIATUR PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDAR PULAU YANG BAROKAH

Oleh: Amiruddin Dolok Saribu Alias Tombak Nagara
Sungai Asahan berasal dari Danau Toba Kabupaten Tobasa dengan melintasi pegunungan hutan lindung Tormatung Asahan mengalir dan membelah sejumlah desa-desa di Kabupaten Asahan, Tobasa dan bermuara ke Kota Madya Tanjung Balai membaur ke pantai laut Selat Malaka. Sungai Asahan merupakan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) masyarakat Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Salah satu yang membuat Sungai Asahan mendunia karena sering menjadi tempat ajang perlombaan arum jeram bertaraf international. Namun sejak di bangun nya PLTA Asahan III arung jeram sudah tidak terdengar lagi kabar nya.

Tugu Perjuangan Bandar Pulau 'Susah di kenang senang di lupakan'

Tungu Perjuangan Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, merupakan bukti sejarah sebagai Pengibar pertama sangsaka Merah Putih di Asahan. Bandar pulau akan selalu di kenang, banyak putera-putri Bandar Pulau yang sudah berhasil di luar daerah, jadi apabila melihat photo ini pasti akan terkenang dengan Kampung halaman nya.

Tugu Sarang Helang 'Dikenang Sifat Kesatria Rakyat Asahan'

Selain Tugu Perjuangan Bandar Pulau yang terletak di Desa Bandar Pulau Pekan, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, (Baca:Tugu Perjuangan Bandar Pulau masih ada satu lagi sebuah Tugu Perjuangan Sarang Helang yang terletak di Desa Sarang Helang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.