Skip to main content

Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VI Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Peranserta Kader Konservasi Alam (KKA)

Luhut Binsar Panjaitan
Kader Konservasi Alam (KKA) Amiruddin Dolok Saribu bersama Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan pada KKI VI Grand Sahid Hotel Jakarta
Kongres Kehutanan Indonesi (KKI) VI dilaksanakan pada tanggal 28 Nov-2 Des'16 di Grand Sahid Hotel Jakarta sekaligus pemilihan pengurus Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Peserta KKI terdiri dari 5 Kamar yakni Kamar Masyarakat, LSM, Pemerintah, Akademisi dan Kamar Bisnis untuk menentukan masa depan hutan Indonesia melalui Garis Besar Haluan (Pembangunan) Kehutanan atau disingkat dengan GBHK.

Kader Konservasi Alam Airuddin Dolok Saribu dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Syofyan Djalil pada KKI VI

Kader Konservasi Alam (KKA) Amiruddin Dolok Saribu secara mandiri mengikuti KKI VI dan satu-satu nya dari Sumatera Utara yang ikut serta dalam kongres dan pemilihan presidium DKN dan satu-satu nya pula dari KKA dengan mengunakan dana swadaya dalam kemandirian KKA.

Tema yang di usung dalam KKI VI Reposisi Kehutanan Indonesia Menuju Terlaksananya Tata Kelola Hutan Yang Baik. Sementara Siti Nurbaya dengan statemen nya mengatakan Hutan Indonesia Milik Publik Penjaga Peradaban. KKI VI merumuskan Anggaran Dasar DKN yang terdiri dari 4 Bab dan 29 pasal selain daripada GBHK.

Adapaun pemateri dalam pelaksanaan KKI yang antara lain Jenderal TNI (Purn) HE Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Kemaritiman, Syofyan Djalil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Muhammad Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden, Gubernur Sumatera selatan Alex Nordin dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan . Selain itu pakar akademisi hadir memberikan materi terkait pelaksanaan KKI seperti Prof. Dr. Hikmad Ramdan Prodi strategi Rekayasa Kehutanan ITB, Agustinus Kastanya Guru Besar Prencanaan dan Ekonomi Sumber Daya Hutan Ketua Program Studi Manajement Hutan Program Pasca Sarjana - Universitas Pattimura Ambon

Luhut Binsar Pandjaitan dalam kuliah singkat nya di hadapan peserta KKI VI mengatakan bahwa wilayah adalah kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa dengan jumlah pulau sebanyak 17.504. Posisi tersebut sangat strategis apabila di kelola dengan benar dan Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia sebagaimana visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Indonesia juga memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia (setelah Brazil dan Kenya), dengan luas berkisar 133.300.543 ha, sebagai paru-paru dunia perlu di jaga bersama-sama serta di dorong upaya menghijaukan kembali untuk wilayah yang sudah terdegradasi. Kebijakan otonomi khusus dan Perlindungan Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPPKT) memiliki peran penting dalam pelestarian hutan Indonesia yang di dasarkan pada Tataran Konsep dan Landasan Hukum yang antara lain :


  • UUD 1945: Kekayaan Alam untuk kemakmuran rakyat.
  • Undang-Undang terkait kehutanan, lingkungan hidup, pemerintah daerah, tata ruang pulau-pulau kecildan pesisir, minierba.
  • Eksplorasi versus Konservasi : kewenangan , pemanfaatan, berkelanjutan.
  • Sustainable Development Goals (SDGs)
Tata kelola kehutanan yang baik perlu memperhatikan aspek pemanfaatan lahan, nilai dan kepemilikan lahan serta penegembangan kawasan. Kebijakan nasional ini harus sejalan dengan kerangka pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Develovment Goals/SDGs) dimana di targetkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada parameter konsesi, hak, dan kewenangan, serta investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam SDGs untuk bidang lingkungan, secara khusus menargetkan capaian untuk tutupan kawasan hutan dan emisi CO2. Untuk mencapai tujuan tersebut, data base yang akurat sangat diperlukan; Ini menjadi salah satu tantangan yang masih perlu dibenahi terkait dengan pendataan, pemetaan hutan yang terkait dengan tata ruang.

Indonesia telah meratifikasi perjanjian Paris pada tanggal 31 Oktober 2016 lau, sebagai komitmen Pemerintah Indonesia pada hasil kesepakatan COP21 tahun 2015 lalu di Paris, sebagaimana mandat konstitusi Indonesia untuk melindungi hak semua warga negara untuk bermartabat, berkehidupan yang layak dan aman, dan di dukung lingkungan yang sehat. Implementasi dari perjanjian ini di bahas lebih detail pada COP22 lalu di Marakesh, November 2016.

Membangun masyarakat yang demokratis dan berlandaskan hukum, serta meningkatkan peran masyarakat sipil dan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah harus di perkuat dalam tataran koordinasi, sinkronisasi serta upaya pengendalian. Selanjut nya pembenahan struktur hukum dan peningkatan budaya dan penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil harus di upayakan. Seluruh upaya tersebut perlu diselaraskan dengan kebijakan berikut:

  • Otonomi daerah: Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka NKRI.
  • Desentralisasi: penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
  • Tujuan otonomi daerah dan desentralisasi: Kesejahteraan dan Demokrasi.
    Luhut Binsar Pandjaitan
    Menko Bidang Kemaritiman Indonesia Jend (Purn) H.E. Luhut Binsar Pandjaitan pada KKI VI Jakarta. (Photo : Amiruddin Dolok Saribu Kader Konservasi Alam)
Kehutanan dalam urusan pemerintah konkruen yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian, perlu lebih diperjelas dalam pengelolaan berkelanjutan dimana urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota. Selanjut nya termasuk peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Untuk pengelolan yang berkelanjutan, Indonesia masih dihadapkan pada Tantangan Otonomi Daerah dan Kehutanan berikut :
  • Kewenangan dari Pemerintah Daerah antara lain atas konsesi, IPK (Izin Pemanfatan Kayu), IPK-MA (IPK-Masyarakat Adat);
  • Tumpang tindih hak dan konsesi, dapat dikaitkan dengan kebijakan ‘oen map policy’
  • Tinjau ulang status kawasan hutan, serta upaya penguatan regulasi.
  • Kepala Daerah tersandung hukum, karena izin alih fungsi kawasan hutan.


Sebagai Negara Kepulauan yang memiliki panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan mempunyai 22,6% dari Global Mangrove, Indonesia memiliki potensi besar untuk Coastal Blue Carbon. Program ini di harapkan dapat meningkatkatkan ketahanan masyarakat pesisir khusus nya terkait dengan konservasi, serta meningkatkatkan penyerapan Emisi CO2 oleh ekosistem pesisir dan laut (mangrove,padang lamun dan phytoplankton) dan menambah pendapatan alternatif. Perlu komitmen dan kerjasama untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indonesia termasuk menjaga kawasan hutan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Jakarta 29 November 2016
H.E Luhut Binsar Pandjaitan.
KKI VI
Kader Konservasi Alam (KKA) Amiruddin Dolok Saribu bersama Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan pada KKI VI Grand Sahid Hotel Jakarta
Tema yang di usung dalam KKI VI Reposisi Kehutanan Indonesia Menuju Terlaksananya Tata Kelola Hutan Yang Baik. Sementara Siti Nurbaya dengan statemen nya mengatakan Hutan Indonesia Milik Publik Penjaga Peradaban. KKI VI merumuskan Anggaran Dasar DKN yang terdiri dari 4 Bab dan 39 pasal selain daripada GBHK.
Siti Nurbaya Bakar.
Menteri LHK RI Siti Nurbaya Bakar saat Pembukaan KKI VI.


Dewan Kehutanan Nasional (DKN) telah terbentuk secara resmi dan masyarakat menunggu hasil kinerja DKN ke daerah-daerah. Masyarakat khusus nya dari KKA sampai saat ini menunggu dan mendorong kinerja DKN ke daerah namun belum ada realisasi nya, sebagaimana amanat Anggran Dasar DKN Bab III Pasal 6 ayat 5; Menguatkan peran, kerja sama dan hubungan antar kamar-kamar DKN dan mendorong terbentuk nya DKD. Dan pada tanggal 4-5 Mei 2017 DNK telah menyelenggarakan Rakernas sebagaimana DKN mitra pemerintah berbasis politik kehutanan. (Amiruddin Dolok Saribu Kader Konservasi Alam, Anggota DKN Kamar Bisnis Regio Sumatera). Email dolok24jam@gmail.com CP: 082165666612
Amiruddin Dolok Saribu Kader Konservasi Alam
Amiruddin Dolok Saribu Kader Konservasi Alam Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara mengikuti KKI VI.

Video KKI Oleh Ratih Ayu Syafriza Duta Kehutanan Indonesia sekaligus Miss Earth Best Copywriter  2016 

KKI : Yusuf Kalla, Larang Izin Baru Pengolahan dan Tanam Kembali Hutan!

Jakarta-wapresri.go.id. Mengembalikan hutan riil seluas 150 juta hektar, bukanlah pekerjaan yang mudah, perlu upaya keras untuk mengatasinya. Untuk itu, pemerintah telah melakukan usaha mengembalikan luas hutan, yaitu dengan melakukan moratorium untuk izin pengolahan hutan yang baru, tidak menambah kecuali untuk hutan industri, dan melakukan penanaman kembali.
Muhammad Jusuf Kalla
Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla saat menghadiri KKI VI. (Photo : Amiruddin Dolok Saribu Kader Konservasi Alam)
“Itu penting untuk kita sadari, jadi itu upaya jelasnya. Larang, tanam kembali, itu saja,” seru Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika meresmikan Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VI, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Menurut Wapres, jika keberadaan hutan tidak dijaga dengan baik, maka akan terjadi musibah, sebagaimana yang terjadi beberapa bulan terakhir ini, seperti banjir terjadi di Bandung, Solo, dan Aceh. Akibat hutan rusak, maka terjadi banjir disaat musim hujan, dan kebakaran hutan saat musim kemarau.
“Kalau kita mendapat keuntungan yang besar akibat hutan, kadang-kadang lupa hutannya. Usaha semakin maju karena hutan dibabat, sawit maju juga karena hutan dibabat. Memang semua ada gunanya tetapi akibat jangka panjangnya seperti ini yang kita hadapi,” ujar Wapres.
Wapres mengajak untuk melihat sejarah umum hutan Indonesia, bahwa pada tahun 1950an jumlah hutan kurang lebih seluas 150 juta hektar dengan jumlah penduduk 90 juta orang sehingga udara masih bersih dan sejuk. Sementara saat ini luas hutan hanya sekitar 90 juta hektar bahkan bisa saja lebih sedikit dengan jumlah penduduk 250 juta orang. Ini artinya terjadi kenaikan 2,5 kali jumlah penduduk selama kurun waktu 60 tahun, yang akan berdampak besar terhadap iklim di Indonesia.
“Kenapa berkurang 50% dalam kurun waktu 60 tahun? Pertama saya katakan tadi, penduduk bertambah. Akibat penduduk bertambah tadi butuh rumah, butuh lahan pertanian yang banyak, butuh makan yang lebih enak sehingga butuh macam-macam. Akibatnya kita transmigrasi besar-besaran sehingga kita buka hutan di daerah-daerah, itu yang pertama yang mengurangi jumlah hutan, yaitu penduduk,”  ungkap Wapres.
Wapres juga menjelaskan bahwa pada tahun 1980an terdapat kegagalan dalam proyek membuat 1 juta hektar lahan gambut yang berakibat rusaknya hutan dan perekonomian di Kalimantan.
“Kedua, bisnis hutan pada tahun 60-70an. Seorang pengusaha tidak merasa hebat kalau tidak mempunyai konsesi hutan, baru dianggap pengusaha besar kalau dia punya HPH [Hak Pengusahaan Hutan]. Dengan bangga mengekspor kayu, triplek dan sebagainya dengan harga hanya 5 dollar per kubik, terjadi banjir dan panas di Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Kenikmatan sesaat, musibahnya jangka panjang,”  ucap Wapres.
Wapres mengakui, bisnis palm oil telah mengambil 15 juta hektar lahan hutan, selain itu bisnis tambang juga turut merusak kawasan hutan.
“Dan tentu itu penting karena kita butuh devisa, tapi bagaimana menyeimbangkannya,” tegasnya.
Pola makan yang berubah saat ini, Wapres menambahkan, juga mempengaruhi luas hutan Indonesia. Peralihan jenis makanan tropis ke makanan barat seperti kentang dan kol menyebabkan pembabatan bukit untuk keperluan menanam tanaman kentang dan kol.
“Itulah yang terjadi kenapa hutan makin turun, makin kurang.  Hutan yang dimaksud disini adalah hutan riil bukan hutan yang di peta,” jelas Wapres.
Ditegaskan pula oleh Wapres bahwa permasalahan hutan bukan hanya masalah Indonesia karena secara tidak langsung ada pihak asing yang merusak hutan Indonesia sehingga tidak benar apabila ada yang menganggap Indonesia tidak mengelola hutan tropisnya.
“Karena itulah saya mengatakan bahwa dalam proses restorasi gambut tidak boleh pake APBN, harus dunia yang membayarkanya karena dia yang merusaknya. Ketika pengusaha-pengusaha asing habisi semua kita punya hutan. Saya bilang anda semua harus bayar kalau tidak kita potong semua hutan biar dunia kepanasan, dunia harus tanggungjawab,” tegas Wapres.
Wapres menekankan bahwa indikator suksesnya penghijauan, Gerhan ataupun reboisasi hanya satu yaitu sungai sudah kembali biru atau jernih. Saat ini sungai di Indonesia keruh, ini artinya gagal di atas.
Lebih jauh Wapres menjelaskan, tahun 2003 ada Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) yang melibatkan rakyat. Yang dilakukan adalah bibit dibeli kemudian diserahkan ke Kepala Desa atau Mesjid untuk ditanam oleh rakyat, diukur oleh mahasiswa kehutanan dan diawasi oleh Kapolsek atau Babinsa. Rakyat yang menanam dan memelihara selama 2 tahun akan diberikan honor sehingga rakyat merasa untung.
“Kedua, soal gambut, bagaimana merestorasinya? Saya memulai lagi ide gerakan mencontoh Tuhan. Hutan itu tidak ditanam, cuma ada pohon, ada burung, ada angin, jatuh itu bibit pohon, timbul pohon baru, hanya itu caranya untuk sekian waktu. Kita bikin seperti itu tapi lebih modern yaitu dengan helikopter. Ini sudah dicoba di Kalimantan dan Sulawesi. Tingkat keberhasilannya masih sekitar 10-20% tapi bisa menyelesaikan untuk hutan di daerah terpencil,” jelas Wapres.
Menutup sambutan, Wapres mengharapkan dari kongres ini dapat menghasilkan langkah implementasi mengingat peserta kongres merupakan para stakeholder sehingga dapat menentukan siapa yang bertanggungjawab, apa yang mau dilakukan dan kapan pelaksanaannya.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya  mengharapkan KKI dapat menghasilkan Garis-Garis Besar Haluan Kehutanan (GBHK) sebagai landasan komitmen yang kuat bagi para pihak untuk menjalankan kesepakatan dalam perbaikan tata kelola kehutanan yang baik. GBHK merupakan panduan pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN) sebagai forum yang dimandatkan oleh Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Menteri Nurbaya juga menekankan tentang pentingnya penyelesaian tumpang tindih wilayah perizinan. Hal ini tak lepas dari indikasi kerja one map policy, dimana satu poligon dalam peta ternyata memiliki lebih dari satu keterangan
“Saya sudah meminta jajaran teknis untuk menata dengan sebaik-baiknya, bangun rule-base atau aturan mainnya untuk menjadi bahan diskusi yang harus dipimpin oleh pemerintah sebagai simpul negosiasi,” katanya.
Siti Nurbaya mengungkapkan, Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29% dari kondisi bussines as usual dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Target sektor land based atau pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya adalah sekitar 17% dari 29 % target pengurangan emisi GRK.  Hal ini menjadikan sektor kehutanan menjadi salah satu tumpuan utama untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
“Oleh karena itu, melalui KKI ke VI ini diharapkan dapat menghasilkan usulan yang kongkrit untuk mengatasi perubahan iklim,” harap Nurbaya.
Sementara, Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional Agus Yustianto melaporkan bahwa Kongres Kehutanan Indonesia merupakan ajang pertemuan yang dilakukan setiap 5 tahun dengan tema kongres tahun 2016 adalah “Reposisi Kehutanan Indonesia Menuju Terlaksananya Tata Kelola Hutan yang Baik”. Peserta kongres sebanyak 1000 orang yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, bisnis, LSM, dan akademisi.
Turut mendampingi Wakil Presiden dalam peresmian, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman Tirta Hidayat, dan Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi. (KIP, Setwapres)

KKI Syof Djalil : 

Konsesi Hutan Akan Diberikan HGU

Menteri Agraria dan Tata Ruang
Menteri Agraria dan Tata Ruang Syofyan Djalil Pada KKI VI. (Photo Amiruddin Dolok Saribu Kader Konservasi Alam)
JAKARTA — Pemerintah semakin serius merealisasikan rencana pemberian hak guna usaha atau hak pakai atas konsesi kehutanan sebagai salah satu solusi  menggairahkan bisnis sektor tersebutMenteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, beberapa ketentuan mengenai pemberian hak atas konsesi kehutanan akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Per tanahan. Pengaturan lebih spesifik soal pemberian hak guna usah atas konsesi kehutanan itu akan dicantumkan dalam re visi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.

Selama ini, konsesi kehutanan seperti hutan tanaman industri, hak pengusahaan hutan, hutan rak yat, dan lainnya tidak berstatus hak guna usaha (HGU). Berbeda dengan konsesi perkebunan dari pelepasan kawasan hutan yang berstatus HGU. Hak Guna Usaha tersebut dapat dijadikan sebagai agunan di bank untuk memperoleh kredit. “Presiden sudah meminta revisi UU Kehutanan. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan [Siti Nurbaya] juga telah me minta dilakukan kajian akademis tentang pemberian hak ini,” katanya di sela-sela Kongres Kehutanan Indonesia VI, Rabu (30/11/2017).

UU Kehutanan dan turunannya tidak membolehkan lahan dalam berbagai izin usaha pemanfaatan hasil hutan, termasuk pada hutan alam dan hutan tanaman industri, sebagai aset perusahaan. Akibatnya, pemegang konsesi tidak dapat menjadikan sertifikat izin sebagai agunan di bank. “Kalau di atas konsesi hutan itu diberikan hak, entah hak pakai atau HGU sehingga menjadi lebih bernilai,” ujar Sofyan.

Sebelum dicantolkan dalam revisi UU Kehutanan, pemberian hak itu mengharuskan pe nyesuaian UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU PA) serta UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Selama ini, sebuah kawasan hutan hanya bisa mendapatkan HGU atau hak pakai jika sudah dilepas menjadi areal penggunaan lain.

RUU Pertanahan sendiri akan menjadi lex specialis dari UU Pokok-pokok Agraria. Menteri Sofyan memastikan, titik terang pemberian hak untuk kawasan hutan dapat dilihat pada Februari 2017 ketika pemerintah bersama parlemen akan membahas RUU Pertanahan.

PERTAMBANGAN
“Nanti izin pinjam pakai untuk pertambangan juga bisa mendapatkan hak, misalnya hak guna bangunan,” katanya. Kepala Badan Pertanahan Nasional ini menambahkan kebijakan tersebut kian penting seiring dengan orientasi perizinan kehutanan ke arah perhutanan sosial. Dengan begitu, masyara- kat kecil akan memiliki akses modal untuk memulai usaha.

“Jadi tidak hanya konglomerasi besar saja yang dapat kredit bank. Tujuannya juga menjaga hutan karena nanti di balik hak itu akan disertai kewajibankewajiban.” Di sisi lain, kendati UU tidak membolehkan konsesi jadi agun an, tidak demikian dengan ta naman yang dihasilkan dari berbagai izin usaha pemanfaatan hasil hutan. Komoditas dianggap sebagai aset yang dapat dijadikan agunan.

Anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Hariadi Kartodihardjo mengungkapkan tegakan hutan sebagai aset ( biolo-gical asset ) baru akan diberlakukan pada 2018. Menurut dia, hal ini sudah menjadi kesepakatan para auditor keuangan yang ter gabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia. Hariadi menilai, tidak pelak pengawasan hutan dalam model kesatuan pengelolaan hutan (KPH) menjadi kian penting. KPH yang di dalamnya meliputi pemerintah, badan usaha milik negara, dan perusahaan akan bertanggung jawab menjaga aset tersebut. Editor : Mia Chitra Dinisari

Sertifikat-Sertifikat Amiruddin Dolok Saribu Kader Konservasi alam (KKA)


  • Kader Konservasi Alam

Baca Juga Lomba Penilaian KKA dan KPA


BDLHK RI Pematang Siantar
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hutan dan Lingkungan Bagi Tokoh Masyarakat BP2 SDM KLHK RI
BDLHK RI
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Tekhnik Pengamanan Hutan Bagi  Bagi Tokoh Masyarakat BP2 SDM KLHK RI

Taman Nasional Baluran Jawa Timur.
Sertifikat Jambore Nasional Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 10 Agustus 2017

TN Baluran Jawa Timur
Sertifikat Munas Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Taman Nasional Baluran Situbondo Jawa Timur 11-13 Agustus 2017 berbarengan dengan Jambore Nasional Hari Konservasi Alam Nasional 10 Agustus 2017







Baca Juga : 





Popular posts from this blog

Bara JP: Budi Daya Teripang Konservasi Pantai Barat Bersama Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir Pantai Barat Tapanuli Tengah dan Kota Madya Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Organisasi Masyarakat (Ormas) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Madya Sibolga mengajak masyarakat membudidayakan Teripang dan tanam pohon.

WORLD OCEAN SUMMIT

Aliansi Mangrove Global menggerakkan dunia untuk membalikkan hilangnya ekosistem pesisir yang paling berharga di dunia selama World Ocean Summit - Conservation International, The Nature Conservancy dan World Wildlife Fund bergabung dan meminta kolaborator untuk memulihkan 20% habitat mangrove pada tahun 2030.


BARUS KOTA BERTUAH MINIATUR DAN DIMENSI SPRITUAL DARI PUNCAK MAKAM PAPAN TINGGI

Makam Tuan Syeikh Mahmud Barus di Papan Tinggi Desa Pananggahan, Kec. Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah-Sumut, sebagai Pembawa Syiar Agama Islam di Indonesia. Dari atas puncak Papan Tinggi atau yang biasa di sebut masyarakat setempat dengan sebutan Tompat atau Tangga Seribu menyimpan dimensi spritual yang tersembunyi. Dari atas terlihat hamparan pemukiman kota Barus dengan bentangan  samudera Hindia sebagai gerbang masuk nya Agama Kristen dan Islam di Indonesia dengan kekayaan Sumber Daya Alam ( SDA ) yang pada zaman itu yakni kapur barus. (Baca : Rekam Jejak Barus)

Pancur Napitu Merah Putih Alur Danau Toba dan Legenda Sisingamangaraja

Pancur Napitu di temukan pada tahun 1833 oleh sekelompok masyarakat Batak saat membuka perkampungan Parhutaan Maria Gunung di Dusun I, Desa Gunung Berkat, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pancur Napitu arti nya 7 sumber mata air yang keluar dari batu. Meskipun saat musim kemarau mata air tersebut tidak pernah kering dan bila saat musim  penghujan 7 mata air tersebut tetap mengeluarkan air yang jernih.

Sungai Asahan: Perlindungankah, Arung Jeram, PLN atau Pariwisata.

Sungai Asahan adalah sungai yang berasal dari mulut Danau Toba, mengalir melewati Porsea, Kabupaten Tobasa (Hulu), hingga ke Kabupaten Asahan dan bermuara ke Kodya Tanjung Balai Pantai Selat Malaka.  Adapun Desa-Desa di Kabupaten Asahan yang di lalui Sungai Asahan mulai dari Desa Tangga, Desa Aek Songsongan Kecamatan Aek Songsongan, Desa Marjanji Aceh, Desa Padang Pulau, Desa Perkebunan Padang Pulau,  Desa Bandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau, Desa Gunung Melayu,  Desa Perkebunan Gunung Melayu, Desa Perkebunan Aek Nagaga, Kecamatan Rahuning Kemudian Desa Pulau Rakyat Pekan, Desa Pulau Rakyat Tua,  Kecamatan Pulau Rakyat, Desa Teluk Dalam, Desa Pulau Tanjung, Kecamatan Teluk Dalam, Sungai Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Hingga ke Teluk Nibung, Tanjung Jumpul, Kecamatan Tanjung Balai, Kota Madya Tanjung Balai.